Rencana aksi demo 3 oktober 2012
2,8 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional 3 Oktober
KOMPAS/LUCKY PRANSISKARibuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berjalan menuju
Istana Merdeka, Jakarta untuk berunjuk rasa, Kamis (12/7/2012). Mereka
memprotes peraturan menteri tenaga kerja yang mengatur pekerja kontrak
(outsourching).
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Para Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada 3 Oktober
2012 apabila tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing, menolak upah murah,
dan pelaksanaan jaminan kesehatan tidak dikabulkan.
"Kami akan melakukan mogok bekerja yang Insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2012, kalau tidak ada tanggapan dari pemerintah," kata Koordinator Aksi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Baris Silitonga, saat aksi demo di kantor Kemenakertrans di Jakarta, Kamis (27/9/2012).
Menurut Baris, tuntutan menghapus sistem outsourcing yang selama ini diberlakukan, karena tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ada lagi buruh yang bekerja dengan sistem outsourcing di sektor nonformal, formal, manufaktur ataupun non manufaktur.
"Sebenarnya, Menteri (Menakertrans Muhaimin Iskandar) sudah mengeluarkan moratorium mengenaioutsourcing. Namun hal itu justru mengecewakan kami karena hanya melarang perusahaan outsourcingyang baru, sedangkan yang sudah lama dan menyalahi aturan tetap diperbolehkan," sesalnya.
Mengenai upah murah, Baris meminta Menakertrans untuk memberi upah yang layak sesuai dengan kehidupan sehari-hari para buruh. Selain itu, pemerintah juga dituntut memberlakukan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Menurut undang-undang, 1 Januari 2014 seluruh warga negara Indonesia berhak menerima jaminan kesehatan, bukan pada tahun 2019 seperti yang disampaikan Presiden dalam nota APBN pada 16 Agustus lalu," kata Baris.
"Kami akan melakukan mogok bekerja yang Insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2012, kalau tidak ada tanggapan dari pemerintah," kata Koordinator Aksi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Baris Silitonga, saat aksi demo di kantor Kemenakertrans di Jakarta, Kamis (27/9/2012).
Menurut Baris, tuntutan menghapus sistem outsourcing yang selama ini diberlakukan, karena tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ada lagi buruh yang bekerja dengan sistem outsourcing di sektor nonformal, formal, manufaktur ataupun non manufaktur.
"Sebenarnya, Menteri (Menakertrans Muhaimin Iskandar) sudah mengeluarkan moratorium mengenaioutsourcing. Namun hal itu justru mengecewakan kami karena hanya melarang perusahaan outsourcingyang baru, sedangkan yang sudah lama dan menyalahi aturan tetap diperbolehkan," sesalnya.
Mengenai upah murah, Baris meminta Menakertrans untuk memberi upah yang layak sesuai dengan kehidupan sehari-hari para buruh. Selain itu, pemerintah juga dituntut memberlakukan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Menurut undang-undang, 1 Januari 2014 seluruh warga negara Indonesia berhak menerima jaminan kesehatan, bukan pada tahun 2019 seperti yang disampaikan Presiden dalam nota APBN pada 16 Agustus lalu," kata Baris.
Baris menyebut aksi buruh di depan kantor Kemenakertrans Kamis (27/9/2012)
ini merupakan aksi pemanasan sebelum aksi mogok nasional yang rencananya akan
dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2012. Rencananya sekitar 2,8 juta buruh dari
seluruh Indonesia akan melakukan mogok jika tidak ada respon dari pemerintah.
Penulis : Luthfie Febrianto | Kamis, 27 September 2012 | 16:17 WIB
Editor :
Ana Shofiana Syatiri
