SIARAN PERS MPBI
Buruh Indonesia mogok kerja secara nasional pada 3 Oktober 2012
Dua juta lebih buruh yang tergabung dalam MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia), Rabu 3 Oktober 2012, secara serentak merealisasikan aksi Mogok Kerja Nasional pada pukul 08.00-18.00 di 21 kabupaten/kota dan 80 kawasan padat industri serta kantor DPRD dan Gubernur di daerah non padat industri, demi sebuah perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada buruh.
Dalam aksi mogok kerja Nasional, MPBI menuntut 3 (tiga) tuntutan yakni : Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah dan Jalankan Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat pada1 Januari 2014 bukan 2019, dan iuran buruh tetap dibayarkan oleh pengusaha.
Lebih lanjut mengenai 3 (tiga) tuntutan tersebut, MPBI meminta kepada pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menakertrans untuk : (1) Merevisi Permenaker mengenai item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 -122 item. (2) Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Permenaker mengenai pelarangan outsourcing diluar 5 jenis pekerjaan yang diatur dalam
UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. MPBI juga mendesak kepada pemerintah dalam hal ini Menko Kesra untuk memutuskan iuran pekerja dalam jaminan kesehatan SJSN ditanggung oleh pengusaha sesuai dengan iuran jaminan kesehatan dalam program
Jamsostek saat ini, dimana pengusaha menanggung iuran 3% untuk pekerja lajang dan 6% untuk pekerja yang berkeluarga.
Menurut Ir. Said Iqbal, ME, selaku Presiden
FSPMI/KSPI dan juga Presidium MPBI, aksi mogok kerja nasional ini dilakukan karena tidak ada respon dan kemauan serta keberanian dari pemerintah untuk bersikap. Sebenarnya 3 tuntutan yang dituntut oleh buruh adalah tuntutan mendasar yang sudah sejak lama dikumandangkan oleh buruh. Bahkan MPBI sudah mencoba mendiskusikan 3 tuntutan tersebut kepada menteri-menteri terkait, namun tidak ada respon yang serius.
Lebih lanjut menurut Said Iqbal, upah buruh Indonesia yang diterima hari ini, rata-rata secara nasional sekitar 1,1 juta/bulan jauh dibawah upah minimum di China (2,1 juta), Thailand (2,7 juta), Malaysia (4,5 juta), Singapura (5 juta). Dengan upah 1,1 juta buruh Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan riil sehari-hari, apalagi untuk bisa memiliki rumah atau menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi, sehingga sudah dipastikan buruh Indonesia dan keluarganya tidak mempunyai harapan akan masa depan yang lebih baik. Padahal ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6,4 % terbesar setelah Cina dan India, dan dengan PDB yang mencapai 8.000 Triliun dan kini menjadi kekuatan ekonomi dunia. Untuk itu MPBI mendesak besaran UMP/UMK di Jabotabek pada kisaran 2.5 juta dan diluar Jabotabek pada kisaran 2 juta. Selain itu Said Iqbal menegaskan agar iuran Jaminan kesehatan dalam program SJSN tetap dibayarkan oleh pengusaha.
Menurut Andi Gani Nina Wea, Presiden KSPSI yang juga Presidium MPBI, persiapan aksi mogok kerja nasional sudah final. Para buruh dengan atribut serta spanduk, bendera serta mobil komando sejak pagi hari akan bergerak di masing-masing kawasan industri baik yang ada didalam kawasan maupun yang diluar kawasan industri, serta kantor DPRD setempat bagi daerah yang non kawasan industri. Andi Gani menjamin aksi mogok kerja nasional yang digerakkan oleh MPBI akan berjalan dengan tertib dan tidak anarkis. Pemerintah juga dihimbau tidak takut, karena tidak ada agenda politik terselubung menjatuhkan pemerintahan.
Lebih lanjut Andi Gani mengatakan, Aksi mogok kerja nasional murni gerakan bermotif ekonomi karenanya para buruh sangat serius untuk dapat
menghapuskan praktek outsourcing terutama outsourcing yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang hanya membolehkan praktek outsourcing (alih daya tenaga kerja) pada : (1) tenaga kebersihan, (2) tenaga keamanan, (3) tenaga catering, (4) Driver, (5) jasa penunjang di perusahaan pertambangan.
Sementara itu, menurut Mudhofir, selaku Presiden KSBSI dan juga Presidium MPBI, MPBI mendesak pemerintah untuk berani dan tegas melakukan moratorium outsourcing dan mencabut ijin perusahaan outsourcing perusahaan penyedia jasa pekerjaan (agen outsourcing). Permasalahan buruh akan berkurang secara drastis jika pemerintah tegas terhadap permasalahan outsourcing yang selama ini menjadi biang permasalahan perburuhan. Lebih lanjut Mudhofir mengatakan, bahwa Jaminan Kesehatan wajib dijalankan karena merupakan amanat
UU BPJS pasal 60 ayat (1) BPJS Kesehatan mulai berjalan 1 Januari 2014 ,tidak ada proses pentahapan artinya seluruh rakyat pada tangal 1 Januari 2014 harus mendapatkan jaminan kesehatan; dan Iuran Jaminan Kesehatan bagi buruh/pekerja TETAP dibayarkan oleh Pemberi Kerja/Pengusaha seperti saat ini sudah berjalan.
Ttd
PRESIDIUM MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA (MPBI)
Presidium :
AndiGani Nena Wea ( Presiden KSPSI), Ir Said Iqbal ME ( PresidenKSPI), Mudhofir (Presiden KSBSI)
Tambahan informasi :
Mengenai MPBI :
MPBI merupakan payung besar gerakan buruh Indonesia yang didirikan dan dideklarasikan oleh 3 Konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta beberapa Federasi non Konfederasi. MPBI mempunyai total anggotanya di seluruh Indonesia sekitar 6 juta anggota.
Mengenai Upah minimum :
Upah minimum, dalam hal ini upah minimum kabupaten (UMK) atau upah minimum Provinsi (UMP) secara prosedur penetapannya :
1. Ditetapkan 60 hari sebelum pemberlakuannya pada 1 Januari (sekitar akhir bulan Oktober oleh gubernur/ bupati setelah mendapat rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi/ kota.
2. Dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah sebelum memberikan rekomendasi, terlebih dahulu melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL) terhadap item KHL di pasar tradisional sejak bulan Februari hingga September. Karena akhir Oktober sudah harus diputuskan, Dewan Pengupahan tetap melakukan/menghitung survey KHL hingga bulan Desember menggunakan analisis kecenderungan. Pada bulan Agustus 2012, Menakertrans merevisi Permenaker mengenai KHL dari 46 item menjadi 60 item. Hanya saja dari unsur buruh masih menolaknya dan tetap meminta 84 hingga 122 item sesuai kajian yang dilakukan oleh lembaga riset AKATIGA.
3. Data ILO, dari th 2006-2010, menyatakan bahwa kenaikan upah jauh di belakang lonjakan harga (inflasi) pangan. Pada tahun 2010, inflasi harga pangan / makanan adalah 15.6 % sementara tingkat kenaikan upah hanya 4 %. Inflasi pangan yang tinggi dan kenaikan upah yang rendah berdampak negatif terhadap pekerja miskin yang gajinya sesuai dengan upah minimum atau dibawahnya. Perlu diingat bahwa pekerja miskin membelanjakan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi makanan.
4. Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik, namun Rata-rata upah pekerja terhadap upah minimum akan mengalami penurunan di masa depan, tahun 2004 rasionya adalah 1,59 dan 1,33 di tahun 2010. Artinya secara rata-rata pekerja mengalami penurunan kesejahteraan secara sistematis, walaupun pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.
5. Data ILO, tahun 2010, lebih dari sepertiga pekerja menerima upah dibawah upah minimum yang ditetapkan di Indonesia , yakni 35.2 %. Kepatuhan yang buruk terhadap peraturan tentang upah dan pengawasan tenaga kerja yang memadai menjadi faktor para pekerja mendapatkan
upah dibawah upah minimum.
6. Upah yang rendah akan mengakibatkan rendahnya daya beli buruh dan keluarganya (sekitar 100 juta jiwa) yang bisa berefek matinya industri dan perekonomian.
Mengenai Outsourcing
1. Dalam UU 13/2003, outsourcing di kenal dengan istilah pemborongan pekerjaan dan penyediaan (perdagangan) jasa tenaga kerja. Untuk pemborongan (outsourcing) pekerjaan, kaum buruh tidak mempermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah “outsourcing” pekerja. Outsourcing pekerja ini mirip dengan perdagangan buruh (perbudakan modern).
2. Dalam UU 13/2003, praktek outsourcing pekerja ini diperbolehkan hanya untuk 5 jenis pekerjaan, antara lain : Tenaga kebersihan, Tenaga keamanan, tenaga catering, Tenaga driver, dan jasa penunjang di perusahan pertambangan.
3. Namun dalam prakteknya, outsourcing pekerjaan di praktekan di hampir seluruh jenis pekerjaan yang disebabkan tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menetapkan core atau non core bisnis pekerjaan serta lemahnya pengawasan pemerintah.
4. Yang menjadi ironis, ternyata sangat mudah mendapatkan ijin menjadi agen outsourcing, kondisi tersebut diperparah adanya permainan antara oknum manajemen, oknum pemerintah dan juga oknum serikat pekerja, praktek outsourcing makin meraja lela.
5. Di daerah JaBodetabekapur
”Aksi grebek Pabrik” jadi pilihan para buruh untuk membuka mata pemerintah daerah khususnya tentang hapus outsourcing karena faktanya dengan grebek pabrik pengusaha mau untuk merubah status dari pekerja outsourcing jadi pekerja hubungan langsung perusahaan baik PKWT atau PKWTT dan lebih dari 50 ribu buruh sudah bisa berubah status .
6. Bila pemerintah pusat tidak tegas maka Aksi Grebek Pabrik akan terus dilakukan oleh MPBI, karena tidak ada cara lain yang terbaik bagi buruh untuk merubah nasibnya saat
pemerintah lalai dan pengusaha makin rakus. Bisnis Outsourcing yang melibatkan Oknum Dinas ,DPRD, LSM dan Karang Taruna adalah bisnis gelap yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah.
Mengenai Jaminan Kesehatan
1. Dalam UU system jaminan sosial nasional yang lahir untuk menyempurnakan sistem jaminan sosial yang ada, dalam konteks ketenagakerjaan bila sebelumnya melalui Jamsostek hanya mengcover 4 program, kini menjadi 5 program dengan tambahan jaminan pensiun. Yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
2. Bila dalam program Jamsostek, buruh tidak dicover pasca pensiun, dan juga tidak mengcover semua penyakit, kini melalui ketentuan
UU SJSN buruh pasca usia pensiun akan tetap di cover.
3. Bila sebelumnya program kesehatan masyarakat bersifat sementara dan parsial melalui program Jamkesmas, kini melalui UU SJSN, setiap warga Negara yang masuk kategori miskin akan mendapat jaminan kesehatan.
4. Yang menjadi masalah adalah :
a. Dalam pemaparan pemerintah bulan lalu, ternyata per 1 januari 2014, masih ada sekitar 76 juta penduduk yang belum tercover jaminan kesehatan
b. Iuran kesehatan pekerja 5% , tidak ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, padahal dalam ketentuan di program Jamsostek, sepenuhnya iuran jaminan kesehatan ditanggung oleh pengusaha
Jakarta, 3 Oktober 2012
Majelis Pekerja Buruh Indonesia
